ISU KUDETA SIPIL 20 OKTOBER

MENJELANG genap satu tahun pemerintahan SBY pada 20 Oktober 2010, muncul isu liar akan terjadi penggulingan Presiden SBY. Bermula dari pertemuan para aktivis yang mengancam akan melakukan demo besar-besaran pada 20 Oktober nanti dan adanya pertemuan sejumlah tokoh nasional yang mengkritik keras kelemahan pemerintahan SBY, tiba-tiba memancing Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang juga Ketua Umum PAN menyatakan kekhawatiran adanya upaya penggulingan Pemerintahan SBY. Menurut Hatta, mengkritik pemerintah itu lumrah. Tapi, kalau sampai ingin mengganti Presiden SBY itu inkonstitusional. "Kita memiliki pemilu. Kalau ingin katakanlah mengganti Presiden, ada saatnya. Ada Pemilihan Presiden 2014. Siapa pun warga negara Indonesia boleh bertarung," kata Hatta di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (12/10/2010).

Hatta merasa adanya penggalangan dukungan ‘penggulingan’ SBY oleh tokoh nasional. Aksi keras ormas dan LSM juga dianggap pemicu gerakan tersebut. Pertemuan sejumlah tokoh nasional bertajuk ‘Silaturahmi Tokoh Nasional’ yang digelar di gedung PP Muhammadiyah, Jumat (8/10/2010), menilai Pemerintahan SBY-Boediono telah makin kehilangan kewibawaan dan kepercayaan (trust) dari masyarakat. Kondisi pemerintahan seperti ini telah memicu terjadinya anomali sosial, maraknya aksi anarkisme, dan suburnya konflik antarmasyarakat. Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) mengingatkan, apabila pemerintah tidak tanggap dan tak peduli terhadap krisis multidimensional semacam ini, negara akan terseret dalam kekacauan yang pada gilirannya menuju jurang kehancuran.

"Saya melihat ada disparitas (kesenjangan) kehidupan yang cukup tinggi di negeri ini. Saya melihat masyarakat mulai kehilangan trust kepada pemerintah," kata JK dalam Silaturahmi Tokoh Nasional tersebut. Hadir dalam pertemuan tersebut diantaranya Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua MK Mahfud MD, Ketua MPR Taufiq Kiemas, mantan Panglima TNI Wiranto, mantan Gubernur DKI Sutiyoso, mantan Ketua Umum PAN Sutrisno Bachir, pengusaha Sofjan Wanandi, Rachmawati Soekarnoputri, aktivis Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi, tokoh KWI, PDHI, Fuad Bawazier, Rizal Ramli, dan para tokoh lainnya.

Yang mengerikan, dalam kesempatan itu JK mencontohkan kepercayaan begitu penting dalam suatu negara, seperti Thailand. "Kita tahu di Thailand setelah rezim Thaksin, masyarakat di sana mulai goyah, banyak terjadi kekacauan. Jatuhnya Thaksin karena masyarakat sudah tidak mulai percaya," papar mantan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini. Ia mengungkapkan, pada umumnya di negara manapun terjadi permasalahan ketika negara kehilangan wibawa dan kontrol dari masyarakat. Masyarakat menjadi hidup bebas dan tidak terkendali.

Din Syamsuddin menambahkan, krisis kebangsaan akhir-akhir ini semakin parah akibat adanya jurang sosial dan ekonomi antarmasyarakat akibat kegagalan pemerintah dalam menciptakan pembangunan kesejahteraan yang merata. Hal ini pada gilirannya memunculkan krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah, sekaligus menimbulkan suasana saling curiga di antara kelompok masyarakat. "Problematika bangsa ini semakin banyak dan terpecahkan yang ditandai dengan munculnya krisis kepercayaaan antarsesama masyarakat dan krisis kepercayaan rakyat kepada pemerintah," serunya.

Pada kesempatan lain, Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menilai, hampir semua sektor program yang dilakukan Pemerintahan SBY-Boediono tidak ada yang berhasil, mulai soal tabung gas hijau dan hingga konflik di masyarakat. "Rasa aman yang diagung-agungkan SBY sekarang ini tidak ada sama sekali. Rasa keamanan masyarakat tidak dijamin," paparnya dalam pertemuan konsolidasi seruan aksi nasional menyelamatkan Indonesia "Pemerintahan SBY Sudah Gagal" yang digelar di Gedung PBNU, Jakarta, Minggu (10/10/2010).

Dalam acara yang dihadiri pengurus IMM, GMNI, PMII, PMKRI, HMI MPO, LMND dan beberapa organisasi lainya ini, Adhie Massardi menyerukan, semua elemen masyarakat akan bergerak dan turun ke jalan pada 20 Oktober 2010, tepat setahun pemerintahan SBY-Boediono, sebagai bentuk perlawanan. "Kita butuh tindakan nyata atas persoalan-persoalan bangsa terutama masalah kemiskinan. Bukan kata-kata," seru mantan juru bicara Presiden Gus Dur ini.
Ia pun menyorot, makin akutnya persoalan republik saat ini diakibatkan pemerintahan hanya mengatasi masalah dengan hanya retorika-retorika semata. Pemerintah mengatasi permasalahan hanya dengan cara survei saja. "Karenanya, pemerintah sudah harus diganti. Ganti pemerintahan citra. Tidak bisa tidak pemerintah harus sudah turun sebelum 2014," desak Adhie yang juga anggota Petisi 28.

Hal paling parah dari pemerintahan SBY, sambung dia, adalah masalah keberpihakan. Tidak ada keberpihakan pemerintah kepada rakyat. Kalau ada tekanan dari luar yang mengancam rakyat, pemerintah diam saja. Pemerintah lebih berpihak kepada pemodal. “Kalau sudah begini, ya buat apa diharapkan lagi? Menurut saya, Presiden harus turun. Bahwa kemudian harus ada penggantinya, itu sudah pasti. Tapi bukan itu masalahnya. Yang penting adalah bagaimana seorang pemimpin bisa hadir di tengah rakyat. Nah, kalau seperti ini kan nggak heran kalau tokoh-tokoh nasional juga mengkritik dia. Akan terus ada yang seperti ini, saya yakin itu,” paparnya.

Sementara Menko Perekonomian Rizal Ramli mengatakan, kepemimpinan nasional yang lemah membawa berbagai kegagalan bagi Indonesia. "Apakah kita minta baik-baik untuk beliau (Presiden SBY) mengundurkan diri atau kita melakukan pergerakan," kata Rizal disambut gelak tawa peserta pertemuan. Sementara pada Ahad (10/10), sejumlah elemen mahasiswa berkumpul di kantor PBNU untuk konsolidasi seruan aksi Pemerintahan SBY Sudah Gagal. Mahasiswa merencanakan unjuk rasa besar-besaran pada 20 Oktober untuk memperingati setahun kabinet SBY.

Apakah benar akan terjadi penggulingan SBY sebelum 2014, hal ini masih harus dibuktikan pada 20 Oktober nanti dan sesudahnya. Meski gerakan tidak sampai menggulingkan SBY, namun diperkirakan demo akan berlanjut terus apabila pemerintahan SBY tidak melakukan perubahan terhadap kinerjanya. Bila tidak ada perubahan yang bisa mewujudkan kesejahteran rakyat serta memperbaiki keadaan ekonomi, penegakan hukum dan keamanan, bisa jadi bergulir revolusi sosial atau people power yang menghendaki penurunan rezim penguasa sekarang. Jangankan SBY, mantan Presiden Soeharto yang kuat dan masih didukung militer saat itu pun bisa dijatuhkan oleh gerakan reformasi. Kini, mulai marak tuntutan agar SBY mundur. Entahlah, penggulingan SBY bakal menjadi kenyataan atau wacana yang terus menggoyang ‘ketenteraman’ SBY.***